Tebang Pilih Penertiban Kawasan Puncak Ikbal : Mosi Tidak Percaya Pj Bupati Bogor

Tebang Pilih Penertiban Kawasan Puncak Ikbal : Mosi Tidak Percaya Pj Bupati Bogor

Bogor - Penertiban PKL di kawasan puncak  baru baru ini hangat  diperbincangkan, Pasalnya Pj. Bupati Bogor dinilai serampangan dalam menentukan kebijakan, Ikbal ramadhan sebagai ketua CGMPB "Pj. Bupati Bogor tebang pilih dalam menertibkan kawasan puncak, mosi tidak percaya Pj.Bupati Bogor". ucapnya.

Ketua Umum CGMPB Pada tanggal 27  Agustus 2024 gelar audiensi bersama Kasatpol PP dan jajaran, Kasatpol PP menyampaikan bahwa pemerintahan kabupaten Bogor,  "Pembongkaran dari taman safari sampai warpat yang akan direlokasi, didata oleh diperindag, kecamatan Dan pol PP dan Fokus pada rest area yang mendapatkan, PKL yang memenuhi legalitas serta dilakukan secara bertahap". Ujarnya Dalam rekaman.

Kasatpol PP juga menyampaikan bahwa ada lahan PTPN sekitar 7 hektar untuk dijadikan kios relokasi pedagang, dengan bantuan dana dari kementerian senilai 50 - 60 m untuk membangun 560 kios di rest area tersebut.

Kasatpol PP menyampaikan bahwa resto Asep stroberi bisa membuat izin karna sudah jelas legalitas pada saat pengadilan terhitung pada hari kamis 22 Agustus untuk membuat izin.

Pada rekaman tersebut Kasat Pol PP memaparkan  'Sebelumnya pada tahun 1989 Resto Asep stroberi sudah memiliki IMB. Dan jaswita, puncak asri, dan Resto Asep stroberi Sudah punya surat hak milik yang miliki oleh provinsi Jawa barat, mangkanya ada tahap untuk dibuatkan perizinan, karna alasannya legalitas nya sudah ada". Isi rekaman tersebut.

Ketua CGMPB memberikan tanggapan bahwa,  "sejauh mana legalitas resto tersebut dan kenapa hanya satu restoran yang tidak dibongkar, yaitu Resto Asep Stroberi,  sehingga memicu kekecewaan para PKL belum lagi mengacu pada peraturan Bupati terkait pendirian toko-toko modern ". Tegasnya

Ikbal menuturkan "Kalau memang ingin menenggak peraturan daerah tegakan seadil-adilnya jangan tebang pilih , giliran pengusaha yang gedean aja dipermudah yang kecil di asingkan bahkan di tindas, kasian Masyarakat kecil". Paparnya

Ketua cgmpb juga menyampaikan " jika sesuai prosedur ketentuan Satpol-PP, untuk menunggu izin yang dibuat oleh resto Asep stroberi,  namun ketika izin itu tidak keluar dalam beberapa waktu yang sudah ditentukan, maka kita akan turun aksi untuk mendorong satpol pp segera bertindak membongkar."

Hal tersebut dapat memicu kondusifitas dan ketidak percayaan masyarakat kepada pemerintah daerah.