Program Makan Bergizi Gratis: Transparansi Anggaran Rp450 Triliun di Bawah Kepresidenan Prabowo-Gibran Dipertanyakan

Jakarta- Panggung politik di Indonesia semakin dinamis dengan perubahan nama program dari "Makan Siang Gratis" menjadi "Makan Bergizi Gratis". Pergantian nama ini mungkin terlihat sepele, namun bagi para Pemenang dalam Pemilu Pilpres, setiap langkah untuk menarik perhatian publik adalah penting. Nama yang lebih menarik dan optimal bisa menjadi salah satu strategi untuk mendapatkan dukungan lebih luas dari masyarakat. Dan memang, selama perubahan tersebut dapat memikat hati masyarakat setempat, mengapa tidak?

Pada tahun pertama masa kepresidenan Prabowo dan Gibran, telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.71 triliun untuk menjalankan program makan siang dan susu gratis. Namun, yang menarik adalah perbedaan besar antara estimasi anggaran yang diberikan oleh Bappenas dan tim TKN Prabowo-Gibran. Menurut Bappenas, anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp. 185,2 triliun per tahun. Sementara itu, versi TKN Prabowo-Gibran menganggarkan Rp.450 triliun per tahun.

Perbedaan angka ini memunculkan berbagai pertanyaan di benak masyarakat. Bagaimana bisa anggaran untuk program ini mencapai jumlah yang begitu besar? Apa saja yang termasuk dalam menu makan siang dan susu yang disediakan? Memang benar bahwa penilaian terhadap makanan bergizi bisa sangat subjektif. Setiap individu atau kelompok bisa memiliki pandangan yang berbeda tentang apa yang dianggap bergizi dan sehat. Namun, yang lebih mengkhawatirkan adalah ketika ada pernyataan dari pihak TKN Prabowo-Gibran bahwa mereka "menyesuaikan anggaran". Pernyataan ini menimbulkan kekhawatiran bahwa penyesuaian tersebut mungkin lebih banyak menguntungkan kantong pribadi daripada benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat.

Seyogyanya anggaran ini jangan sampai memangkas anggaran yang sudah di realisasikan dalan Anggaran Pendidikan, harus memuat plottingan yang lain diluar dari anggaran pendidikan. Jika memasukan anggaran Makan Siang Gratis ke Anggaran Pendidikan, bagaimana anggaran pendidikan lainnya untuk pemenuhan kebutuhan masing-masing sekolah? Perlu difikirkan dan jangan sampai APBN terlalu berat dan Hutangnya semakin memuncak

Dalam menghadapi berbagai skeptisisme dan pertanyaan ini, transparansi dan akuntabilitas menjadi sangat penting. Masyarakat berhak mengetahui rincian dari setiap rupiah yang dialokasikan dan digunakan dalam program ini. Bagaimanapun, anggaran sebesar itu berasal dari pajak yang dibayar oleh rakyat. Oleh karena itu, setiap pengeluaran harus jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Di tengah berbagai perubahan dan janji yang dilontarkan oleh para pemimpin, masyarakat harus tetap kritis dan berani menuntut keterbukaan dari mereka yang berkuasa.

Penulis: Praditiyo Ikhram, S.Pd. (Akademisi Kebijakan Pendidikan & Wakil Koordinator Indonesia Education Watch)