Masa Tenang Jelang Pencoblosan, Masyarakat Diimbau Jaga Suasana Teduh

Masa Tenang Jelang Pencoblosan, Masyarakat Diimbau Jaga Suasana Teduh

Smallest Font
Largest Font

KOTA BANDUNG– Semua elemen masyarakat diminta tetap menjaga suasana teduh pada masa tenang setelah berakhir masa kampanye, jelang pemungutan suara Rabu (14/2/2024) mendatang. Masa tenang sendiri berlangsung 11 - 13 Februari 2024.

“Kita memasuki masa tenang 11 hingga 13 Februari 2024. Maka jadi tanggung jawab kita bersama untuk menjaga suasana damai jelang pesta demokrasi nanti,” ujar anggota KPU RI Yulianto Sudrajat, dalam rilis Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang diterima Humas Jabar, Ahad (11/2/2024). 

Yulianto mengajak seluruh rakyat Indonesia, termasuk Jawa Barat, yang memenuhi syarat dan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) berbondong-bondong menuju tempat pemungutan suara (TPS).

“Mari bersama-sama kita jadikan Pemilu sebagai ikhtiar menjaga persatuan sekaligus penguat integrasi bangsa. Jangan lupa datang ke TPS, Rabu 14 Februari 2024,” katanya. 

Hal senada ditegaskan Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Kominfo Usman Kansong.

”Kita perlu bersama-sama memegang tanggung jawab untuk menjaga nama Indonesia sebagai negara demokratis melalui pelaksanaan pemilu yang aman dan kondusif. Tinggal beberapa hari lagi, dan sudah memasuki masa tenang. Ini tanggung jawab bersama atas nama bangsa dan negara,” ujar Usman.

Tahun politik selalu membuka kemungkinan perbedaan sehingga turut meletupkan gesekan di tengah-tengah masyarakat. Namun itu semua adalah konsekuensi dari sebuah negara demokrasi. Meski begitu, suasana teduh dan menjaga keutuhan bangsa jadi yang utama, agar pesta demokrasi nanti berlangsung lancar, aman, dan tertib.

“Maka kita perlu bersama-sama untuk selalu menjaga ketertiban dan keamanan dalam suasana teduh menjelang pelaksanaan pemilu tahun 2024,” tambah Usman.

Untuk informasi terkait Pemilu 2024 yang valid dan terpercaya, Usman mengimbau masyarakat mencari melalui kanal-kanal yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, salah satunya adalah buku elektronik https://s.id/pemiludamaipedia.

“Buku ini menjadi penting agar masyarakat terhindar dari banyaknya informasi keliru dan simpang siur. Berisikan informasi dari sumber tepercaya. Apalagi Informasinya akan terus diperbarui sesuai kebutuhan dan perkembangan terkini,” kata Usman.

Menurut Usman, gangguan informasi harus selalu diwaspadai yang sengaja diciptakan oknum-oknum yang ingin mempengaruhi keputusan dan hasil pemilu.

Secara umum ada tiga jenis gangguan informasi yang biasa kita jumpai dan terjadi untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa, yaitu misinformasi, disinformasi, dan malinformasi.

Misinformasi yaitu kondisi ketika seseorang yang membagikan informasi baik itu berupa narasi, berita, foto dan video, namun ia tidak mengetahui bahwa informasi tersebut salah namun mempercayai informasi tersebut adalah sebuah kebenaran. 

Sementara malinformasi, jelas Usman, dikategorikan sebagai penyalahgunaan informasi yang sengaja dilakukan untuk tujuan memperkeruh suasana. Yang ketiga, disinformasi adalah upaya yang sengaja dilakukan juga untuk tujuan tertentu, dengan memutarbalikkan fakta dan manipulasi data disertai ujaran kebencian. 

Jawa Barat sendiri telah mendeklarasikan Jabar Anteng (Aman Netral Tenang) dalam mendukung pelaksanaan Pemilu 2024. Jabar merupakan provinsi dengan jumlah pemilih terbanyak yakni 35,7 juta yang akan memilih  di 140.457 TPS. 

Penjabat Gubernur Jabar Bey Machmudin selalu mengingatkan semua pemangku kepentingan mewaspadai bencana akibat cuaca ekstrem yang berpotensi menghambat jalannya pemilu. Informasi dari BMKG, PVMBG, dan lembaga resmi lainnya perlu diupdate dan menjadi rujukan secara serius, terutama oleh bupati dan wali kota. 

Pemdaprov Jabar sendiri telah berkoordinasi dengan BMKG dan PYMVG untuk mitigasi bencana. Untuk penyelamatan, 1.800 personel Badan Penanggulangan Bencana Daerah disiagakan di seluruh kecamatan. Kabupaten Bogor teridentifikasi sebagai daerah paling rawan bencana.  

"Maka perlu antisipasi saat pelaksanaan pemilu terjadi hujan ekstrem terutama di daerah rawan bencana," kata Bey yang menrujuk laporan BMKG hujan ekstrem akan terjadi sampai Maret 2024. ***(red)

Editors Team
Daisy Floren
Daisy Floren
Admin Author