Mahasiswa Nilai Hilangnya Ratusan Randis Bukti Pemprov Tak Becus Urusi Aset, Ancam Gelar Aksi

SERANG, JARNAS.ID - Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Serang menilai bahwa kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten tidak becus terutama dalam hal menginventarisir dan mengamankan aset-aset milik Pemprov Banten. 

Diketahui,  sebanyak 211 unit kendaraan dinas milik Pemprov Banten diduga hilang atau tidak diketahui keberadaannya berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LPH) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam LHP tersebut, nilai total semua kendaraan yang tidak diketahui keberadaannya yakni sebesar Rp25.570.593.597,33. Kendaraan tersebut tercatat hasil perolehan tahun 2001 s/d 2019.

Kendaraan dinas yang hilang atau tidak diketahui keberadaannya itu paling banyak berada di Sekretariat Daerah sebanyak 187 unit, kemudian di Bapenda 18 unit, dan di Sekretariat DPRD Banten sebanyak enam unit.

Ketua IMM Serang, Faris Nurul Yakin menyebut, Pemprov Banten dalam hal ini Penjabat (Pj) Gubernur Banten, beserta jajarannya yang berwenang menangani aset dinilai harus bertanggung jawab atas hilangnya ratusan Kendaraan Dinas (Randis). 

Dirinya juga mengatakan, selain Gubernur sebagai kepala daerah yang dianggap kurang baik dalam memimpin, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berkaitan dengan aset yakni BPKAD Provinsi Banten pun perlu dievaluasi. Hal itu karena, aset yang belum diketahui keberadaanya itu memiliki nilai cukup fantastis yakni hingga mencapai lebih dari Rp25 miliar.

"Kalo saya melihat, ini masalah komitmen dari kepala daerah, pejabat dibawahnya hanya membantu dalam teknis, administrasi maupun treatment dalam penyelesaian setiap masalah yang ada di OPD masing-masing. Namun kepala daerahlah yg bertanggung jawab sepenuhnya, karena pengguna barang. Dibantu Sekretaris Daerah (sekda) sebagai mandatori sebagian tugas jabatan kepala daerah, sekda juga seharusnya punya peran besar dalam tertib administrasi, ini evaluasi besar untuk Pj Gubernur dan Sekda. DPRD juga gagal melakukan pengawasan, artinya tidak becus," katanya, Senin (3/6).

Faris mengungkapkan, penataan aset milik Pemprov Banten terutama kendaraan dinas harus segera diselesaikan. Selain itu, ia juga menuturkan bahwa Pemprov Banten perlu melakukan pembenahan administrasi terkait siapa saja yang memakai kendaraan milik Pemprov Banten tersebut. 

"IMM melihat pemprov saat ini masih kurang cepat dalam menyelesaikan penataan aset. Terutama penataan kendaraan dinas, sehingga terjadilah disclaimer dari sudut auditor (BPK, red) yang disampaikan oleh mereka (BPK, red) kepada pemprov," ungkapnya.

"IMM memandang ke depan, khususnya perihal penataan aset, ini sudah harus dilakukan percepatan penanganan dan pengelolaan secara administrasi maupun tindakan-tindakan hukum terkait penggunaan asset pemprov yang digunakan oleh pihak lain yang tidak dapat ditunjukan secara administrasi/dipertanggungjawabkan. Semoga ke depan dengan adanya persoalan kurang tertibnya administrasi dalam pengelolaan aset dan pencatatan serta pengamanan aset milik Pemprov Banten ke depan dapat dilakukan secara komprehensif (menyeluruh, red) dan dilakukan secara akuntabel," sambungnya.

Bahkan, dirinya menegaskan bahwa jika permasalah tersebut tidak segera diselesaikan,  pihaknya mengancam akan menggelar aksi sebagai bentuk sikap protes atas hilangnya ratusan kendaraan tersebut. 
" Pj Gubernur harus dievaluasi agar dapat bekerja dengan baik, namun jika tidak segera di selesaikan (aset yang menjadi temuan, red), maka IMM akan bersikap dengan melakukan kritik dan akan melaksanakan aksi unjuk rasa mendorong penyelesaian masalah-masalah penataan dan pengamanan aset yang sudah klasikal/lama ini terjadi," tegasnya.

"Jadi bersiap-siap saja Pj Gubernur  menerima kritikan tajam dari mahasiswa Muhamadiyah perihal penataan, penggunaan dan pengamanan serta pemanfaatan seluruh aset pemprov. Dan jika tidak diselesaikan dengan cepat maka Pj gubernur,  plh sekda dan kadis yang terkait diharap mundur, karena tidak becus kerja," tambahnya.