Ketum KERIS: Indonesia Mampu Jadi Negara Maju, Pesimisme Menkop Teten Tak Beralasan.

Jarnas.id / Jakarta - Pesimisme Menkop dan UKM RI Teten Masduki Indonesia sulit jadi negara maju 2034 tidak beralasan. Kenapa? Indonesia mampu asal mau, segala sumber daya tersedia. Semua tergantung pimpinan tertinggi di negeri ini. Demikian pula, gelora optimisme Direktur Bisnis Mikro BRI Supari bisa jadi kenyataan. Syaratnya satu: Presiden RI berani hadirkan keperpihakan negara totalitas ke ekonomi rakyat (UMKM), kenapa?, tegas Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (KERIS) Dr. Ali Mahsun ATMO M Biomed Jakarta, (9/3/2024).

Lebih lanjut dokter ahli kekebalan tubuh yang sudah 13 tahun sejak 2011 bergumul dengan ekonomi rakyat (UMKM) menegaskan, Indonesia ini negara kepulauan terbesar, terkaya dan terlengkap SDA-nya di dunia. Negara Indonesia berwenang memaksa siapa pun untuk lompat  jauh bertransformasi jadi negara maju. Indonesia mampu asal mau. Ekonominya bisa tumbuh minimal 7-8%. Mampu lipatkan pendapatan negara, naikkan PDB tiga kali, wujudkan pendapatan per kapita minimal Rp 15 juta/bulan, tax ratio minimal 15%, dan ratio wirausaha minimal 8-12%. Indonesia tahun 2034 juga mampu cetak 90-100 juta ekonomi rakyat UMKM unggul konstribusikan 61-65% PDB, sebagai driver pertumbuhan ekonomi nasional.

Sumber daya pemerintah RI untuk ekonomi rakyat (UMKM) adalah sangat besar, ada diberbagai kementerian dan lembaga negara sebagaimana yang disampaikan Menkeu RI Sri Mulyani pada BRI Microfinance Outlook 2024 7/3/2024. Kenyataan ini kerap terjadi tumpang tindih dan konflik interes ujung dan akhirnya tidak efektif, tidak efisien bahkan kerap terjadi penyalagunaan. Lebih dari itu, otorisasi kewenangan negara berpihak ke ekonomi rakyat (UMKM) bias, tidak fokus dan un-totally. Padahal, ekonomi rakyat (UMKM) jadi prasyarat Indonesia sukses atau gagalnya jadi negara maju 2045 karena pada tahub 2030 berada pada puncak bonus demografi. Untuk itu, Indonesia harus mampu cetak 90-100 juta UMKM unggul di era one world of digital economy. Hal ini niscayakan totalitas keperpihakan negara, imbuh mantan penjual krupuk, tahu solet dan sopir angkutan asli Mojokerto Jawa Timur.

Ketua Umum Asosiasi PKL Indonesia - APKLI Perjuangan ini garis bawahi, untuk wujudkan ekonomi rakyat (UMKM) mampu menghantarkan Indonesia jadi negara maju 2034, sekali lagi, syaratnya satu: Negara hadir totalitas berpihak ke ekonomi rakyat (UMKM). Untuk itu sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan RI, Presiden harus berani secara rebolusioner atas tiga hal. Pertama, Up Grade Kemenkop dan UKM RI jadi departemental, serta dimandatkan kewenangan yang mengikat (memaksa) seluruh pemangku kepentingan untuk totalitas hadirkan negara ke ekonomi rakyat (UMKM) dari hulu hingga hilir. Seluruh kelembagaan terkait ekonomi rakyat (UMKM) yang ada diberbagai kementerian dan lembaga begara beserta anggarannya lebur di Kemenkop dan UKM RI.  Kedua, hadirkan Badan Keuangan Ekonomi Rakyat RI bertanggungjawa langsung ke Presiden dongkrak secepatnya akses kredit modal dari 20% jadi minimal 50-60% untuk ekonomi rakyat (UMKM). Holding BRI, PMN dan Pegadaian dengan segala capaian keberhasilannya tiga tahun terakhir sebagai preseden baik satukan kelembagaan keuangan terkait ekonomi rakyat jadi Badan Keuangan Ekonomi Rakyat RI. Ketiga, hadirkan hilirisasi dan holding (agregator) ekonomi rakyat Indonesia. Kita mampu asal mau, optimisme akar dasar transformasi Indonesia jadi negara maju, pungkas mantan Ketua Umum Bakornas LKMI PBHMI dan Mantan Dewan Pembina PP IPNU.