Ketum FABEM SULSEL; Profesor Melacurkan Dirinya Ke Politik Partisan?

JARNAS.ID| MAKASSAR - Civitas Academica dan Guru Besar tiba-tiba serentak mengkritik Presiden Jokowi yang saat ini approval ratingnya 80,5%. Senin (5/1/2024).

Ketum FABEM Sulsel Muh. Ahlus menanggapi pernyataan para Civitas Academica, dalam proses demokrasi kita menginginkan PEMILU yang sehat dan demokratis!

Pertanyaannya kemana saja yang katanya Civitas Academica, Profesor, Guru Besar para intelektual ini selama ini? Kok diam saja, tiba-tiba 12 hari sebelum pencoblosan 14 Februari 2024 ramai-ramai kritik Pak Jokowi (sebenarnya tembakan mereka ke 02, mereka panik 02 bakal menang sekali putaran). Ada yang aneh bukan..? Dan Ini jelas, bukan lagi suara intelektual murni, tapi politisasi kaum intelektual oleh mereka yang berkepentingan. Kemudian muncul Ketua DPP Partai PDI-P mengklaim di Tempo.co Bahwa Civitas Academica mendukung Ganjar-Mahfud.

“Saya rasa Seorang Profesor, Guru Besar gak seharusnya membuat malu, yang secara mendadak berubah menjadi politisi jalanan yang partisan. Dan kini publik menjadi sadar, bahwa seorang profesor bukan lagi Pakar atau layak disebut ahli di bidangnya, ketika iya menggunakan subyektifitas afiliasi politiknya di ranah publik”,katanya Ahlus.

Lanjut, Ia mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum dan setiap warga negara harus tunduk terhadap Pancasila dan UUD 1945, oleh sebab itu civitas academica dinilai harus mematuhi keputusan hukum di Indonesia.

Selain itu, ia juga mengatakan bahwa institusi perguruan tinggi tidak seharusnya melakukan manuver politik praktis.

"Apa pun yang sudah menjadi keputusan Hukum di Indonesia seyogyanya dipatuhi sebagai warga negara, apalagi sebagai “civitas academica” kampus yang terbiasa dalam lingkup pendidikan ilmiah. Tidak sepantasnya menilai sesuatu dari sudut pandang politik praktis, apalagi melakukan manuver politik praktis juga," kata Ahlus.

“Kami meminta pihak-pihak “civitas academica” di pelbagai kampus seluruh Indonesia untuk tetap pada koridornya mengawal demokrasi yang sehat dan konstitusional."

“Setiap warga negara mempunyai hak politik dan punya hak juga untuk berpendapat dan punya preferensi terhadap pilihan politik. Yang saya pahami, kampus itu adalah lembaga independen yang mempunyai tri dharma perguruan tinggi, dan kebebasan itu harus sama-sama menghargai,”

Ketum Forum Alumni Bem Sulsel, Menegaskan mari kita bersama-sama menolak segala bentuk upaya provokasi yang dapat memecah belah persaudaraan serta tindakan yang mencederai pesta Demokrasi, mari kita sebagai kaum intelektual turut memberikan edukasi kepada komponen bangsa ini demi terciptanya pemilu yang jujur, adil dan damai.”tutupnya