Ketua Harian DPP Hanura Herry Lontung Siregar Restui Bernard Sagrim dan Ali Kastella Maju Cagub dan Wacagub Provinsi Papua Barat Daya 2024

Ketua Harian DPP Hanura Herry Lontung Siregar Restui  Bernard Sagrim dan Ali Kastella Maju Cagub dan Wacagub Provinsi Papua Barat Daya 2024

JAKARTA - Pasangan Bernard Sagrim dan Ali Kastella bertemu dengan Ketua Harian DPP Hanura Herry Lontung Siregar di Plaza Indonesia beralamat di Jl. M.H. Thamrin No.Kav.28-30, Gondangdia, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota pada Jum'at. 16/5/24

Bernard Sagrim-Ali Kastella digadang maju sebagai Cagub dan Cawagub pada Pilkada Papua Barat Daya 2024.

"Saya kira sosok Bernard Sagrim dan Ali Kastella adalah pasangan serasi untuk cagub dan cawagub Provinsi Papua Barat Daya," kata Herry Lontung dalam keterangannya pada Jumat 

Perlu diketahui bahwa Bernard Sagrim merupakan Bupati Maybrat dua periode (Tahun 2011 dan 2017) sekaligus Wasekjen DPP Partai Golkar.

Sedangkan Ali Kastella merupakan Anggota DPR RI Tahun 2009-2014 sekaligus Ketua DPD Partai Hanura Prov Papua Barat Daya

Menurut Paman Bobby Nasution atau menantu Presiden Jokowido itu Bernard Sagrim dan Ali Kastella merupakan putra terbaik Papua.

"Sudah memiliki pengalaman baik dalam birokrasi atau wakil rakyat dan saya sebagai sahabat keduanya akan mensupport penuh untuk kontestasi pilkada Prov. Papua Barat Daya," tambahnya 

Penyelenggaraan Pilkada 2024 yang jadwalnya beririsan dengan tahapan Pemilu 2024 dinilai tidak ideal.

Sebab tidak ada jeda waktu yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memberi ruang istirahat bagi seluruh pihak yang terlibat yakni masyarakat selaku pemilih dan juga para aktor politik.

"Pilkada 2024 sangat tidak ideal sebab diselenggarakan dengan beririsan tahapan dengan pemilu 2024," Dosen Pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini saat dihubungi, beberapa waktu lalu.

"Pemilih dan aktor politik masih belum sepenuhnya pulih dari kelelahan baik dari aspek politik maupun finansial," sambungnya.

Di satu sisi, Titi juga menyoroti KPU yang kurang maksimal dalam melakukan sosialisasi tahapan pilkada.

Padahal selaku regulator sekaligus implementator, KPU dapat menyelenggarakan pilkada yang profesional dan berintegritas.

"Termasuk soal penyusunan regulasi yang mestinya tepat waktu dan tidak terlambat. Serta sosialisasi tahapan secara masif dan menyeluruh," pungkas Titi.**redaksi