Kesehatan Warga Terjamin, Pemko Padang Raih UHC Award 2024

Jakarta - Pemerintah Kota Padang kembali mendapatkan penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award. Penghargaan ini merupakan kali kedua yang diberikan oleh BPJS.

UHC Award Tahun 2024 bagi Kota Padang diserahkan Menko PMK RI Muhadjir Effendy kepada Asisten I Setdako Padang Edi Hasymi di Krakatau Grand Ballroom TMII Jakarta, Kamis (8/8/2024). Penghargaan tersebut diberikan kepada Pemerintah Kota Padang karena memiliki komitmen tinggi terhadap ketersediaan jaminan kesehatan bagi masyarakat di Kota Padang.

“Tentunya, atas nama pribadi dan Pemerintah Kota Padang, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak baik dari unsur Pemerintah maupun Non Pemerintah yang telah bersama-sama mewujudkan UHC di Kota Padang, sehingga penghargaan ini dapat diraih,” ucap Asisten I Edi Hasymi di depan seluruh undangan yang juga dihadiri Wakil Presiden RI Ma'aruf Amin.  

Edi menambahkan, penghargaan ini diberikan bagi pemerintah daerah yang telah mencapai cakupan kepesertaan minimal 95 persen peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dibandingkan jumlah penduduk, dan yang sudah melakukan integrasi Jamkesda dengan mendaftarkan kepesertaan Pemerintah Daerah ke dalam Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja (PBPU dan BP) yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018.

“Penghargaan kedua yang kita terima ini merupakan wujud nyata kehadiran Pemerintah Kota Padang dalam upaya memastikan ketersediaan jaminan kesehatan bagi seluruh warganya. Alhamdulillah per tanggal 1 Agustus ini sebanyak 99,2% persen warga Kota Padang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS kesehatan,” ungkap Edi Hasymi.

Lebih lanjut Edi berharap dengan diterimanya penghargaan ini dapat menjadi motivasi bagi Pemerintah Kota Padang dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi warga Kota Padang.

Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Padang Fauzi Lukman Nurdiansyah mengapresiasi upaya Pemerintah Kota Padang dan pihak-pihak terkait yang telah berhasil meraih predikat UHC.

“Alhamdulillah 3 kabupaten kota di wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Padang sudah meraih predikat UHC yakni, Kota Pariaman, Kabupaten kepulauan dan Kota Padang. Patut kita syukuri juga BPJS Kesehatan merupakan penyelenggara jaminan kesehatan yang tercepat mencapai UHC. Dalam waktu 10 tahun, 98,5 persen masyarakat Indonesia telah menjadi peserta jaminan kesehatan,” ujar Fauzi di Jakarta.

Di TMII Jakarta, Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin memberikan penghargaan kepada kepala daerah kepada 33 provinsi dan 460 kabupaten dan kota di Indonesia, yang telah berhasil meraih predikat UHC. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen pemerintah daerah dalam mendaftarkan penduduknya pada Program JKN. Dalam acara tersebut, Ma'ruf Amin menyampaikan pencapaian UHC di berbagai daerah yang menunjukkan komitmen negara dalam memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat Indonesia.

Selain itu, Indonesia juga mendapat pengakuan internasional dari International Social Security Association (ISSA). Menurutnya penghargaan tersebut semakin mengukuhkan posisi Indonesia di kancah global sebagai negara yang serius dalam perlindungan jaminan kesehatan.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti menambahkan bahwa capaian UHC di berbagai daerah merupakan bentuk implementasi pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

"Jumlah kepesertaan JKN per 1 Agustus 2024 telah mencapai 276.520.647 jiwa atau 98,15% dari total penduduk di Indonesia," jelasnya.

Dikatakannya pencapaian tersebut bukan hanya tentang jumlah kepesertaan, tetapi juga memastikan seluruh penduduk memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan. 

Ghufron menegaskan untuk memastikan akses layanan kesehatan tersebut, per 1 Agustus 2024 BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan 23.205 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 3.129 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL).

Selain itu, BPJS Kesehatan juga memberikan pelayanan bagi masyarakat di Daerah Belum Tersedia Fasilitas Kesehatan Memenuhi Syarat (DBTFMS), di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), salah satunya melalui kerja sama dengan rumah sakit terapung.

Menurutnya sejak awal pelaksanaan Program JKN, BPJS Kesehatan terus mengalami peningkatan baik dari sisi penerimaan iuran maupun pemanfaatan layanan.(**)