Geopolitik dan Geoekonomi Global Memburuk, dr Ali Mahsun ATMO: Presiden dan Kepala Daerah Harus Dongkrak Daya Beli Rakyat

Jakarta - Kondisi dunia makin buruk, makin tak untungkan Indonesia. Ekskalasi geopolitik global makin menghawatirkan. Perang Ukraina-Rusia makin ekskalatif. Kecamuk Israel-Palestina merembet libatkan Iran dan Irak, dan diprediksi jadi perang regional. Demikian pula kondisi geoekonomi global.

Ekonomi USA makin buruk, inflasi melonjak, dan suku bunga FED bertengger tinggi. Ini juga dialami China, Inggris dan negara lain. Saat ini kurs rupiah tembus Rp 16.245/USD, dan harga emas diprediksi lompat dari 2.339 USD jadi 3.000 USD/troy ones. Oleh karena itu, Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota harus fokus efektifkan roda ekonomi dan dongkrak daya beli rakyat yang makin turun, tegas Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (KERIS) dr Ali Mahsun ATMO, M Biomed, Jakarta, Senin 29/4/2024

Daya beli rakyat makin turun ditengah harga pangan, harga bahan baku usaha mahal tak kunjung normal. Roda ekonomi rakyat melamban, omset turun, bahkan telah akibatkan banyak yang nunggak cicilan KUR atau cicilan utang lainnya. Kondisi ini diperberat masih adanya residu gejolak pemilu Februari 2024. Lebih dari itu, "banyak pejabat" tak berpihak ke ekonomi rakyat.

Oleh karena, disisa 6 bulan rezim Jokowi, pemerintah pusat mau pun Kabupaten dan Kota harus fokuskan diri percepat dan efektifkan roda ekonomi, serta dongkrak daya beli rakyat. Kepada para Ketua Umum Parpol untuk tidak impor atribut pada Pilkada Serentak November 2024 sebagaimana yang terjadi pada Pemilu Legislatif dan Pilpres 2024, imbuh dokter ahli kekebalan tubuh yang juga Ketua Umum APKLI-P dan Presiden Kawulo Alit Indonesia (KAI).

Saat ini, kasat mata didepan kita makin banyak "pemulung". Makin banyak "pengamen". Bahkan makin banyak "pengemis" dengan varian modus. Demi sesuap nasi isi perut keluarga hal tersebut dilakukan mereka. Ini realitas gambaran makin banyak rakyat kesulitan penuhi kebutuhan hidup. Sudah 4 tahun sejak pandemi covid-19 terbantu program perlindungan sosial pemerintah. Namun demikian, kondisi ini tak boleh dibiarkan terlalu lama. Oleh karena itu, efektifitas roda ekonomi rakyat harus didongkrak, juga dibentengi kebijakan negara.

Daya beli rakyat harus diungkit dengan meningkatkan, memperbesar dan perluas produktifitas di negeri ini. Sekali lagi, Presiden dan Kepala Daerah harus fokus dan berpihak ke ekonomi rakyat UMKM, bukan sebaliknya berpihak ke kongsi multinasional kapitalis yang makin menggurita di negeri ini, pungkas Ketua Umum Bakornas LKMI PBHMI 1995-1998 dan Pembantu Rektor Undar Jombang 2010-2012.**red.jamal