Forum Indonesia Soroti Lelang Barang TNI AL di KPKLN: Harus Transparan dan Akuntabel

JAKARTA - Forum Masyarakat Indonesia Bersih dan Adil (Forum Indonesia) soroti lelang di KPKLN yang tengah melakukan pelelangan kategori Lelang Non Eksekusi Wajib barang milik negara. 

Sorotan itu dikemukakan Direktur Eksekutif Forum Indonesia, Dahlan usai diskusi terbatas terkait informasi seputar pelelangan tersebut. Dahlan mengungkapkan jika pihaknya mendapat keluhan dari beberapa pihak yang hendak mengikuti lelang tersebut namun kesulitan karena banyak faktor. 

"Antara lain karena informasi sangat terbatas meski terbuka melalui informasi resmi pelelangan, namun terkesan ada yang ditutup-tutpi," ungkapnya, Rabu (17/7).

Pelelangan dimaksud Dahlan dalam hal ini lelang barang milik negara (Kolinlamil TNI AL) berupa 1 unit ex KRI Tanjung Nusanive dengan nomor lambung kapal 973 Tipe Kapal Bantu Angkut Personel Asal Pabrik Jerman.

Sesuai rencana dalam pengumuman melalui laman KPKLN di portal.lelang.go.id, akan diadakan pada Jum'at, 19 Juli 2024, adapun batas akhir penawaran dengan cara Open Bidding tersebut paling lambat jam 10.30 WIB (sesuai server). 

"Lelang di KPKLN harus memenuhi unsur akuntabilitas dan transparan. Jangan sampai ada hanya menguntungkan kelompok tertentu," tandas 
Dir. Eksekutif Forum Indonesia Bersih dan Adil itu.

Diketahui, Forum ini konsen terhadap isu-isu korupsi yang melibatkan penggunaan keuangan negara yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara.

Mengenai temuannya tersebut, Dahlan mengaku melalui jaringannya, mendapat laporan bahwa proses lelang KPKLN ada perusahaan yang merasa di rugikan. 

Perusahaan tersebut ujar Dahlan tidak diloloskan sebagai peserta lelang, padahal perusahaan tersebut sudah beberapa kali mengikuti lelang di KPKLN. 

Salah satu hal yang dijadikan modus ganjalan adalah andilnya pihak AL dalam dalam mengeluarkan security clearence sebagai salah satu syarat lelang peserta terkesan dipersulit dan sangat subyektif. 

Saat dikejar lebih jauh, Dahlan  enggan menyebutkan perusahaan apa yang ia maksud. Dahlan  masih menutupi identitas sumbernya. Dahlan hanya mengungkapkan bahwa justru ada beberapa perusahaan yang menurut datanya bermasalah namun di loloskan sebagai peserta lelang. 

Kondisi semacam itu seharusnya tidak terjadi apalagi sekelas KPKLN dan Kolinlamil yang memiliki reputasi. Menurutnya hal ini perlu pencermatan lebih dalam oleh panitia untuk mereview ulang rencana lelang tersebut.

Konsekuensi dari persoalan itu lanjut Dahlan, akan merugikan bukan hanya perusahaan yang tidak diloloskan meski memenuhi syarat, tapi juga berpotensi merugikan negara jika terjadi pengaturan terselubung. 

Dahlan mengancam akan buka-bukaan jika pihak KPKLN mencoba bermain-main soal lelang barang milik negara tersebut. Dahlan menghimbau dalam proses lelang di KPKLN dan juga pihak AL mengedepankan transparansi. 

"Tayangkan siapa-siapa saja peserta lelang agar masyarakat umum dapat menilai apakah peserta lelang bermasalah atau tidak, atau juga apakah peserta lelang memenuhi unsur monopoli atau tidak," pungkasnya.