FABEM Jabar Akan Jaga Netralitas Pemilu 2024

BANDUNG- Forum Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa (FABEM) Jawa Barat bersama mahasiswa dan pemuda ikut serta akan mengawasi instrumen negara menjaga netralitas menjelang pemilu 2024. 

Dewan Pimpinan Wilayah Forum Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa (DPW FABEM) Jawa Barat juga mengajak kepada seluruh mahasiswa dan pemuda seruan untuk memastikan Pemilu 2024 berlangsung dengan damai dan jujur, adil (Jurdil)

Ketua Umum FABEM, Gusman Maulana Sidiq, berpesan agar Alumni BEM Se-Jawa Barat menjaga kedamaian menjelang Pemilu 2024. 

“Para Alumni FABEM Se-Jawa Barat yang tergabung dalam FABEM berkomitmen akan menjaga kedamaian di tengah situasi politik 2024 mendatang", katanya. 

" Kami akan menjaga kondusifitas jelang Pemilu 2024 tidak terjadi konflik horizontal karna berbeda pilihan", tambahnya. 

Selain itu, FABEM Jabar mengajak seluruh mahasiswa dan pemuda untuk mengawasi instrumen negara yang terlibat dalam Pemilu 2024. 

Dirinya juga meminta kepada pemilih pemula yang jumlahnya mencapai 60% lebih untuk menggunakan hak pilihnya dibilik suara pada tanggal 17 Febuari 2024. Hal tersebut tentunya dapat menentukan masa depan indonesia 5 tahun kedepan. 

" Selain ikut serta mempertahankan kedamaian dan persatuan selama tahun politik, kami mengajak para pemuda untuk menggunakan hak suara sesuai pilihannya masing masing" ungkapnya. 

FABEM Jawa Barat berharap agar elemen organisasi tingkat kampus turut berperan aktif pentingnya partisipasi menjelang pemilu 2024 ini. 

" FABEM akan mengawasi instrumen negara tetap menjaga netralitas, kejujuran, keadilan, dan demokrasi dari aparat negara dan penyelenggara pemilu dalam Pilpres 2024", imbuhnya. 

Sementara itu, Ketua Bawaslu Jabar menyampaikan 
bahwa Kerawanan adalah semua hal yang potensi mengancam merusak dan menggangu proses pemilu. 

Jawa Barat sebagai provinsi dengan pemilih terbesar menjadi arena kontestasi yang menimbulkan potensi kerawanan. 

" Sebagaimana rilis nasional Provinsi Jawa Barat masuk peringkat 4 rawan tinggi setelah DKI Jakarta, Sulawesi Utara dan Maluku Utara. IKP ini sebagai early warning system kita dalam menghadapi Pemilu", kata Abdullah yang dikutif jarnas.id.***